082447700_1476074594-business-1198.l

Desa merupakan bagian wilayah kepemimpinan pemerintahan daerah yang memiliki kebijakan otonom yang memungkinkan untuk mengatur pemerintahan mereka sendiri. Desa juga memiliki pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Desa memiliki anggaran atau dana desa yang berasal dari pemerintah daerah guna untuk menyejahterakan masyarakatnya. Meskipun desa memiliki anggarannya tersendiri, realita berkata masih ada banyak sekali desa di Indonesia yang sangat terbelakang seolah-olah tak pernah diperhatikan oleh pemerintah.

Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Masih Dipertanyakan

Pemerintah sebagai wakil rakyat dalam menjalankan sistem kenegaraan seharusnya dapat melayani dan mengayomi masyarakat tanpa terkecuali. Entah itu masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun mereka yang tinggal di pedesaan. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal menikmati infrastruktur yang ada. Namun, kenyataan berkata lain karena masih ada banyak sekali desa yang bahkan tidak memiliki akses jalan yang layak. Banyak pula desa yang belum teraliri listrik hingga saat ini, begitu pula desa yang tidak memiliki jembatan penyebrangan yang layak.

Dana desa yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan desa dan masyarakatnya seharusnya bisa tersalurkan dengan baik hingga sampai ke masyarakat. Kesejahteraan yang saat ini belum juga didapat oleh penduduk desa menjadi pertanyaan besar mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah pemerintahan daerah tidak memberikan hak tiap desa? Ataukah aparatus daerah dan desa yang menghambat proses penyaluran dana tersebut?

Penggunaan Anggaran Desa Yang Tepat

Dana milik desa berasal dari APBN milik pemerintah daerah sebesar 10% yang nantinya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah desa yang terdapat pada daerah tersebut. Namun, ketentuan tersebut masih harus dipertimbangkan dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan luas desa. Hal tersebut bertujuan untuk menghitung kebutuhan desa yang tentunya berbeda karena keempat faktor tersebut.

Jika keempat hal tersebut sudah diperhitungkan dengan tepat, maka desa yang paling tertinggal menjadi fokus utama pemerintah daerah. Hal tersebut juga merupakan salah satu usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, dana desa akan diberikan kepada Kepala Desa agar digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Misalnya saja dana tersebut digunakan untuk membuat jalan, jembatan, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Related posts: